PMK NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAK NONFISIK

Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tahun 2019. PMK Nomor 48/PMK.07/2019 ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 9 April 2019. Adapun yang dimaksud Dana Alokasi  Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah  dana  yang  dialokasikan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Apa saja yang termasuk Dana Alokasi  Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) ? Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolan DAK Nonfisik 2019, dinyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas: 1) Dana BOS, termasuk didalamnya dana BOS Reguler, dan BOS Afirmasi, dan dan  BOS Kinerja. ; 2) Dana TPG PNSD; 3)  Dana Tamsil Guru PNSD; 4)  Dana TKG PNSD; 5) Dana BOP PAUD; 6) Dana BOP Kesetaraan; 7) Dana BOP Museum dan  Taman Budaya; 8) Dana BOK; 9) Dana BOKB; 10) Dana PK2UKM; 11) Dana Pelayanan  Adminduk;  12) Dana Pelayanan  Kepariwisataan; dan 13) Dana Bantuan  BLPS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48 Tahun 2019 ini, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana  yang  digunakan  untuk  biaya  operasional pembelajaran dan  dukungan  biaya  personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.

Lalu apa yang dimaksud Dana Tunjangan  Profesi Guru Pegawai  Negeri Sipil Daerah (Dana  TPG  PNSD), menurut  Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019, adalah tunjangan  profesi  yang  diberikan  kepada  guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah  memiliki sertifikat pendidik dan  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dana  Tunjangan  Khusus  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil (Dana TKG PNSD) adalah tunjangan  yang  diberikan  kepada  guru Pegawai  Negeri Sipil  Daerah sebagai  kompensansi atas kesulitan hidup dalam  melaksanakan tugas  di daerah khusus,  yaitu  di desa yang  termasuk  dalam  kategori  sangat tertinggal menurut  indeks desa membangun dari Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019, Dana Bantuan  Operasional  Kesehatan (Dana BOK) adalah dana yang  digunakan  untuk meringankan beban  masyarakat terhadap  pembiayaan bidang  kesehatan,  khususnya  pelayanan  di  Pusat Kesehatan  Masyarakat, penurunan  angka  kematian ibu, angka  kematian bayi,  dan  malnutrisi.

Sekarang ada juga Dana BOP Kesetaraan dan Dana BOP Museum dan Taman Budaya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48 tahun 2019  Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tahun 2019, dinyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Kesetaraan) adalah dana  bantuan  yang  dialokasikan untuk penyediaan pendanaan  biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket  A, Paket  B, dan Paket C sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman  Budaya (Dana BOP Museum dan Taman Budaya) adalah  dana yang dialokasikan  untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar  pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan:

Juga ada Dana  Pelayanan  Kepariwisataam dan Dana Bantuan  BLPS. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK Non fisik tahun 2019, dinyatakan bahwa  Dana  Pelayanan Kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Sedangkan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (Dana Bantuan  BLPS) adalah dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pembiayaan layanan  pengolahan sampah dalam  pengoperasian  pembangkit listrik tenaga sampah.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Link download Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ----disini----

Demikian ifnormasi tentang Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.